Advertisement
 |
| Alias anggota DPRD Kayong Utara fraksi PKB |
Penakhatulistiwa.id (Sukadana) - 7 April 2025 Proyek pembangunan smelter bauksit milik PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Kayong Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alias, menyoroti persoalan perekrutan tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan di kantor DPRD Kayong Utara, Senin (7/4), Alias mengungkapkan kekecewaannya terhadap komposisi tenaga kerja yang bekerja di proyek strategis nasional tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hanya sekitar 40 persen tenaga kerja yang berasal dari Kayong Utara. Bahkan, masyarakat Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata yang menjadi lokasi langsung pembangunan smelter hanya terwakili sekitar 15 persen.
“Ini sangat kami sayangkan. Proyek sebesar ini seharusnya menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat lokal, terutama untuk pekerjaan non-skill. Tapi kenyataannya justru banyak yang datang dari luar daerah,” tegas Alias.
Alias, yang telah duduk di parlemen selama tiga periode, menyatakan bahwa dirinya mendukung investasi di daerah, termasuk kehadiran PT DIB yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi juga harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan kemanusiaan, termasuk pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Kami tidak pernah menolak investasi. Tapi investasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kayong Utara. Jangan sampai kita jadi tamu di rumah sendiri,” ujarnya dengan nada geram.
Ia mencontohkan, bahkan untuk posisi pekerjaan sekelas administrasi pun, menurutnya seharusnya bisa diisi oleh putra-putri daerah. “Banyak sarjana di Kayong Utara yang masih mencari pekerjaan. Masa sih untuk posisi admin saja harus dari luar? Ini tidak masuk akal,” kata Alias.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat tidak menuntut muluk-muluk.
“Masyarakat di sini tidak ingin kaya mendadak. Mereka hanya ingin bisa bekerja, bisa makan, dan menghidupi keluarga. Itu saja,” pungkasnya.
Atas kondisi ini, Alias berencana bersama-sama dengan Anggota Komisi II DPRD akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan pihak perusahaan untuk dimintai keterangan resmi terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen agar ke depan lebih berpihak pada masyarakat sekitar.
“Kalau benar informasi ini, harus ada pembenahan. Jangan sampai investasi yang niatnya baik justru menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Kita ingin iklim investasi tetap kondusif, tapi juga rakyat mendapat manfaat,” tutup Alias.
Pembangunan smelter bauksit di Pulau Penebang oleh PT Dharma Inti Bersama merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah. Namun, keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat lokal tetap menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan tersebut.
(Is)
