Advertisement
 |
| Tim dari Pemkab Sekadau bersama Komisi 2 DPRD Sekadau melakukan inspeksi ke lokasi PKS PT MPL |
PENA KHATULISTIWA (SEKADAU) - Tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Komis 2 DPRD Sekadau dan Asisten 2 Setda Kabupaten Sekadau melakukan inspeksi ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Makmur Prima Lestari di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir, Senin (25/3).
Rombongan mengecek perijinan serta progres pembangunan pabrik PT MPL.
Asisten 2 Setda Kabupaten Sekadau yang juga merangkap Kadis DKP3, Sandae mengatakan PT MPL seharusnya melengkapi perijinan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pembangunan pabrik.
"Kita datang langsung ke lokasi untuk melihat sejauh mana proses perijinan serta progres pembangunan di lapangan. Setelah kita cek bersama teman-teman DPMPTSP dan tim, memang ijinnya belum ada, namun pembangunan sudah berjalan. Dan ini seharusnya tidak diperbolehkan," ujar Sandae.
Ia meminta manajemen PT MPL untuk secepatnya mengurusi perijinan yang dipersyaratkan.
"Setelah ini kita akan buat surat resmi. Supaya pemda tidak terkesan membiarkan," tutur Sandae.
Sandae juga mempertanyakan bagaimana cara PT MPL memperoleh bahan baku untuk pabrik yang berkapasitas 60 ton per jam.
"Nanti dari mana sumber buahnya. Ini perlu kita ketahui juga," tambah Sandae.
Sandae menambahkan, saat ini progres pembangunan pabrik oleh PT MPL diperkirakan sudah mencapai 30 persen.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Handayani mengungkapkan pihaknya sudah mengecek perijinan PT MPL di sistem OSS provinsi Kalbar.
"Namun yang kita temukan, permohonan SKKL nya ditolak. Sedangkan SKKL inilah persyaratan awal untuk penerbitan ijin yang lainnya," terang Handayani.
Anggota Komisi 2 DPRD Sekadau, Yodi Setiawan meminta PT MPL menghentikan aktivitasnya sebelum melengkapi perijinan.
"Kita melihat ini sudah terlalu jauh berlebihan. Bagaimana bisa PT MPL membangun pabrik tapi ijinnya belum ada. Bahkan mess karyawan juga sudah dibangun," ucap Yodi.
Ia memastikan setelah kunjungan tersebut pihaknya akan meneruskan koordinasi ke Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar.
Yodi juga menyinggung para pekerja yang tidak dibekali dengan perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih, pekerja mayoritas berasal dari luar daerah seperti Pontianak, Jawa dan Sumatera.
"Helm tidak ada, rompi tidak ada. Untuk ukuran investasi sebesar ini sangat tidak memenuhi syarat," sebut Yodi.
 |
| Para pekerja tidak dilengkapi dengan fasilitas K3 |
Namun, dalam kunjungan tersebut tim tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Sebab, tidak ada pihak manajemen yang hadir untuk memberi penjelasan.
Tim hanya disambut oleh perwakilan project pembangunan pabrik kelapa sawit PT MPL serta perwakilan kontraktor utama pabrik.*
Red
