PENA KHATULISTIWA
Juli 07, 2021, 13:26 WIB
Last Updated 2021-07-07T06:26:33Z
BeritaKalbarParlemenPemdaSekadau

Aron Sampaikan Penjelasan Pertanggungjawaban APBD 2020

Advertisement

Foto bersamai usai penyampaian jawaban eksekutif terhadap PU fraksi tentang Raperda pertanggungjawaban APBD 2020

PENA KHATULISTIWA (SEKADAU) - Bupati Sekadau, Aron menyampaikan penjelasan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sekadau terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Rabu (7/7) dalam rapat paripurna DPRD Sekadau.


Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sekadau Handi didampingi Wakil Ketua II, Zainal. Hadir 17 orang anggota DPRD Sekadau.


Bupati Sekadau, Aron saat menyampaikan penjelasan eksekutif mengatakan PU fraksi-fraksi DPRD Sekadau menjadi acuan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja pembangunan yang telah direncanakan.


"Pertanggungjawaban merupakan siklus akhir pelaksanaan APBD. Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah bidang keuangan daerah," ujar Aron.


Ia memaparkan, realisasi pendapatan Kabupaten Sekadau TA 2020 sebesar 890,65 miliar rupiah. Meningkat dibanding tahun 2019 yang berjumlah sebesar 877,35 miliar. 


"Kita bersyukur di tengah pandemi pendapatan daerah masih cukup untuk membiayai program pembangunan yang sudah direncanakan," kata dia.


PAD pada tahun 2020 dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran, reklame dan minerba cukup baik. 


"Kepatuhan wajib pajak meningkat dengan sistem pembayaran pajak secara daring," papar Aron.


Di bidang pendidikan, pada tahun 2020 dialokasikan sebesar 222,92 miliar (23,8 persen) dan terealisasi sebesar 220,05 miliar atau 98,71 persen.


Bidang kesehatan diluar gaji dan tunjangan, dialokasikan sebesar 127,67 miliar. Terealisasi sebesar 113,5 miliar rupiah.


Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar 25,05 miliar rupiah. Silpa bersumber dari penghematan realisasi belanja, sisa tender kegiatan, penundaan pembayaran yang belum memenuhi syarat, kas bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, dan sumber lain.


"Nanti waktu rapat dengan DPRD, saya minta harus Kadis yang turun. Jangan utus si A, si B, si C," pesan Aron.*


BGP